429 lampu jalan mati, Perkim PALI kebut Perbaikan

"Foto : Ilustrasi Pekerja PLN saat melakukan perbaikan / sumber : internet "

PALI - Lampu jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat Bumi Serepat Serasan karena banyak yang padam, saat ini sudah dalam tahap perbaikan, dan sebagian telah menyala kembali.

Hal itu dikemukakan Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Irwan, melalui Kabid Perumahan, Ahmad Hidayat, Kamis (16/5).

Menurutnya, dari pendataan Dinas Perkim, ada 429 buah lampu jalan mati karena beberapa faktor, tersebar di lima kecamatan. Tetapi saat ini sudah ada 207 buah yang sudah menyala kembali.

"Perbaikan lampu jalan saat ini difokuskan di Kecamatan Penukal dan Penukal Utara. Di dua kecamatan itu, sudah ada 207 buah lampu jalan yang diperbaiki dan telah menyala kembali," ungkap Kabid Perumahan.

Diakuinya, bahwa perbaikan terus dikebut agar masyarakat bisa menikmati, dan dengan menyala kembali lampu jalan bisa meminimalisir kejahatan jalanan saat malam hari.

"Ditargetkan akhir tahun ini selesai, petugas kita bekerja siang dan malam. Untuk jenis perbaikan, seluruh lampu jalan yang mati kita perbaiki bahkan ada yang diganti," imbuhnya.

Dinas Perkim juga mengajak masyarakat terutama kepala desa agar segera melaporkan setiap ada lampu jalan yang rusak atau mati.

"Supaya segera diperbaiki, kami minta warga atau Kades melaporkan ke kami adanya lampu jalan yang mati," pungkasnya.(sn

Share:

Read More

Kursi Ketua Dewan PALI Dipastikan Milik PDI-P

PALI - Perolehan suara Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diketahui pasca rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang terbanyak, yakni dari data yang ada yang dipegang PDI-P mencapai 18.186 suara atau 16,79 persen.

Dengan perolehan tersebut, PDI-P berpeluang besar menduduki kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI, karena dipastikan empat kursi dewan jadi milik PDI-P.

Dari data yang dimiliki, Dewan Pimpinan Cabang PDI P, telah menyiapkan beberapa nama calon yang bakal menjadi Ketua DPRD kabupaten PALI untuk periode 2019 hingga 2024.

"Kami telah mendapatkan laporan data KPU, hasil rekap DA1, mudah-mudahan ada 4 caleg yang duduk di kursi anggota DPRD PALI, adapun Dapil 1 Kristian dan Hoirillah, Dapil 2 H Asri Ag,  Dapil 3 Mulyadi STP, " ungkap Bruseli, Sekretaris DPC PDI-P PALI, Kamis (16/5).

Menanggapi siapa yang akan diprioritaskan menjadi ketua DPRD, Bruseli mengungkapkan semua kandidat yang lolos di DPRD dari partai PDI-P sama-sama berpeluang, tetapi untuk penjaringan, PDI-P mempunyai mekanisme, yakni calon ketua DPRD harus melalui fit dan proper test, dengan melalui tes wawancara dan tertulis serta psiko test.

"Mekanismenya, setelah pelantikan, tidak langsung ditunjuk ketua DPRD, tetapi harus Pjs terlebih dahulu. Biasanya tiga bulan setelah pelantikan, baru keluar arahan dari DPP untuk dilakukan penjaringan. Tetapi dari informasi kita dapatkan, Tatib DPRD PALI bahwa yang harus menjadi ketua DPRD terlebih dahulu sudah menjabat satu periode," terangnya.

Dari informasi itu, diakui Bruseli bahwa ada dua nama yang sudah satu periode menjabat sebagai anggota DPRD PALI.

"Akan kita telusuri terlebih dahulu kebenaran info Tatib DPRD PALI itu. Apabila benar, maka hanya Asri AG dan Mulyadi saja yang berpulang menjadi ketua dewan. Namun, kita ingin ke-empat Caleg yang terpilih diajukan menjadi calon ketua DPRD PALI," imbuhnya.

Saat ini, PDI.P dikatakan Bruseli masih menunggu pengumuman dari KPU. "Untuk saat ini kita masih menunggu rapat pleno dari KPU kabupaten PALI, tanggal 22 Mei tentang DA1, sifatnya resmi seluruh publik bisa melihat dan mendengarkan keputusan bersama, " tutupnya.

Share:

Read More

Ajang BGP Dibuka Lagi, Yang Berminat Simak Syaratnya Berikut Ini

PALI - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memanggil putra putri asal Bumi Serepat Serasan untuk berpartisipasi ikuti ajang pemilihan Bujang Gadis PALI (BGP) yang saat ini pendaftarannya telah dibuka.

Dijelaskan Plt Kepala Disbudpar PALI, Yunimawati melalui Kabid Kebudayaan Filomina Emawati bahwa pihaknya memanggil putra putri berpotensi dan berbakat untuk menjadi duta wisata melalui ajang BGP tahun 2019.

"BGP bukan hanya simbol saja, melainkan menjadi pilar terdepan mengenalkan potensi alam dan wisata di PALI. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun, menjaring bujang serta gadis yang diutamakan asli kelahiran PALI menjadi duta wisata," ujar Emawati, Kamis (16/5).

Untuk pendaftaran sendiri diakui Emawati, telah dibuka sejak 1 Mei 2019 sampai 18 Juni 2019. "Sejak dibuka sudah ada beberapa orang yang mendaftar, tetapi belum begitu banyak, mungkin sudah lebaran akan banyak putra putri PALI yang mengajukan pendaftaran, sebab telah banyak yang mengkonfirmasi dan mengambil formulir di panitia," tukasnya.

Adapun syarat ikuti kontestan BGP, dijabarkan Emawati adalah harus WNI, usia 17-24 tahun dan belum menikah, warga/KTP PALI atau memiliki darah keturunan PALI dan dibuktikan dengan surat keterangan dari camat dan foto copy tanda pengenal diri.

Juga memiliki tinggi badan minimal bujang 165 cm dan Gadis 160 cm, sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA, berkepribadian dan berpenampilan menarik serta berdedikasi tinggi terhadap kemajuan pariwisata, pendidikan, dan seni budaya.

"Syaratnya harus mengisi formulir pendaftaran yang dapat diambil dari kantor dinas kebudayaan dan pariwisata PALI atau di masing-masing kantor kecamatan di Kabupaten PALI. Sertakan juga pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar serta melampirkan copy piagam penghargaan/prestasi jika ada," beber Emawati.

Kompetisi BGP dijelaskan Emawati akan dilakukan seleksi, di lima kecamatan dan untuk mendapatkan kandidat perwakilan dari kecamatan masing-masing.Dari perwakilan kandidat tersebut kemudian akan di seleksi lagi di Tingkat kabupaten maka akan terpilih 13 pasang finalis BGP.

"Setelah terpilih, finalis akan mengikuti karantina selama kurang lebih 3 hari sebelum malam grand final. Pada ajang kompetisi BGP tahun ini akan hadir juri tamu, Berliana Permatasari Runner Up IV Putri Indonesia tahun 2018," pungkasnya.(sn)

Share:

Read More

Bakal lahan transmigrasi di PALI. Kades : 39 tahun lalu tanah ini menjadi lumbung padi

PALI - Bakal lahan transmigrasi yang ada di Desa Tempirai Selatan dan Desa Persiapan Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) rupanya di tahun 1970an sempat menjadi lumbung padi di wilayah tersebut. Karena pada saat itu menurut Kepala Desa Persiapan Tempirai Barat, Dedi Handayani, warga setempat belum mengenal tanaman karet, dan secara serentak membuka lahan tersebut untuk pesawahan.

"Saat itu pernah mencapai 6 sampai 7 ton/hektar padi, untuk itu warga setempat menyerahkan lebih 2.200 hektar lebih  ke pemerintah untuk dibuka menjadi lahan transmigrasi," ungkap Dedi Handayani, Rabu (15/5).

Hanya saja, diakui Kades bahwa sekitar tahun 1980an, hama burung menyerang tanaman padi petani, membuat lahan tersebut ditinggalkan dan hingga kini jadi lahan tidur.

"Apabila dibuka jadi lahan transmigrasi, dan harapan kami dikabulkan untuk pesawahan, kemudian banyak warga luar PALI atau dari pulau jawa yang biasa bertani padi datang bertransmigrasi ke sini, maka dipastikan, kejayaan Desa kami sebagai lumbung padi bisa bangkit kembali," terangnya.

Dipaparkan Kades, bahwa saat ini lahan yang bakal dibuka untuk lahan transmigrasi tahap pertama seluas 900 hektar yang bakal menampung lebih kurang 400 kepala keluarga, dimana ada pembagian 40 persen trasmigran luar PALI dan 60 persen transmigran lokal.

"Disitu bakal ada perbauran antara transmigran datangan dan lokal dalam mengelola lahan transmigrasi. Untuk mewujudkan itu, kami berharap, rencana buka lahan transmigrasi di desa kami bisa cepat direalisasikan oleh pemerintah pusat," harapnya.

Terpisah, Usman Dani,  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PALI membenarkan 900 hektar lahan di Desa Tempirai bakal dibuka untuk lahan transmigrasi.

Bahkan sudah ada beberapa daerah di pulau jawa yang telah melakukan penjajakan.

"Ada dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang Jawa Tengah yang datang ke PALI meninjau bakal lahan transmigrasi, mereka tertarik untuk mengirim warganya untuk bertransmigrasi ke PALI," terangnya. (sn)

Share:

Read More

Lahan Transmigrasi di PALI Dilamar Dua Daerah di Pulau Jawa

"Tim Pemda Jawa Tengah bersama perangkat Desa Tempirai dan warga saat melakukan peninjauan"

PALI--Bakal lahan transmigrasi yang ada di Desa Tempirai Selatan dan Desa Persiapan Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), kembali disambangi Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah untuk melakukan penjajakan, pada Rabu (15/5) kemarin.

Tim yang dipimpin langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang sudah dua kali mendatangi Bumi Serepat Serasan untuk melihat secara langsung bakal lahan transmigrasi, dimana rencana pihak Pemda Jawa Tengah bakal mengirim warganya untuk mengisi lokasi transmigrasi di PALI.

Diakui Wika Bintang, bahwa kedatanganya ke PALI sudah melalui proses yang panjang, mulai dari pencermatan, kordinasi, komunikasi dengan instansi terkait, lalu melakukan pengecekan.

"Kami pernah datang ke PALI dua tahun yang lalu, dengan tujuan meninjau lokasi transmigrasi disini, karena banyak masyarakat yang ingin berangkat  transmigrasi, dimana ada lebih 3.000 lebih kepala keluarga yang berminat untuk menjadi transmigran," kata Wika Bintang.

Setelah dua kali melakukan penjajakan, dikatakan Wika bahwa kultur serta budaya warga PALI tidak jauh berbeda dengan adat di pulau jawa dan warga PALI welcome menerima kedatangan timnya.

"Kita  juga sudah bicara dengan Dinas transmigrasi Sumatera selatan, untuk area lahan transmigrasi sudah diurus di BPN, jadi kami rasa tidak ada kendala lagi. Program transmigrasi ini bila sudah di sepakati akan kit sering di APBD, untuk warga Jawa tengah," ungkap Wika.

Sementara itu, Usman Dani Kepala Disnakertrans menjelaskan bahwa rencana pembukaan lahan transmigrasi Di Desa Tempirai tahap awal seluas 900 meter.

"Lahan itu akan menampung lebih kurang 400 KK, dimana pembagiannya, 60 persen transmigran lokal dan 40 persen transmigran dari luar daerah. Sudah ada dua provinsi yang tertarik menempatkan warganya untuk transmigrasi kesini, yakni DIY dan Jawa Tengah," terangnya.(sn)

Share:

Read More

Buruan Daftar! IPEMI Prabumulih Buka Layanan Hapus Tatto Gratis

PRABUMULIH--Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Prabumulih bekerjasama dengan Zheea Beauty Clinic buka layanan hapus tatto gratis untuk masyarakat. 

Layanan hapus tatto gratis ini akan digelar selama 3 hari mulai tgl 20 Mei sd 22 Mei dikhususkan untuk membantu pemilik tatto yang ingin hijrah. 

            

"Hanya benar-benar untuk yang ingin hijrah, bukan sekedar main-main atau ingin ganti tatto. Tapi memang ingin membersihkan tubuh dari tatto," Ujar  Dr Hj Sazya Kamal.

Namun, untuk peserta layanan hapus tatto gratis tersebut, kata dr Zhea, kuotanya dibatasi sekitar 15-20 orang saja. Hal ini dikarnakan proses pengerjaan penghapusan tatto memakan waktu yang tidak sebentar. 

"Untuk awal mungkin 15-20 orang saja. Karenakan untuk pengerjaan tergantung ukuran tattonya, apalagi saya sendiri," ungkapnya.

dr Zhea menerangkan dibukanya pelayanan hapus tatto gratis tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin hijrah namun terkendala dana. 

"Untuk itu, kita disini ingin membantu teman-teman yang ingin hijrah. Karena disini rata-rata malu mereka, kemudian juga biaya hapus tatto ini mahal. Jadi bersama IPEMI kebetulan kita juga bagian IPEMI umumkan ini," terangnya.

Sementara itu, ketua IPEMI Prabumulih Siska Nasril SE menyampaikan animo masyarakat yang cukup tinggi membuat pihaknya akan benar-benar menyeleksi peserta. 

"Kita seleksi dulu nanti, termasuk juga akan diperiksa kesehatannya apakah ada penyakit seperti HIV, Hepatitis dan penyakit berbahaya lainnya. Kemudian kita juga prioritaskan yang dari Prabumulih," tuturnya.

Share:

Read More

Puluhan RT/RW Kelurahan Muara Dua Ancam Mengundurkan Diri. Ini Penyebabnya

PRABUMULIH--Sejumlah RT dan RW di Kelurahan Muara Dua melayangkan aksi protes ke Kantor Kelurahan Muara Dua, Rabu (15/5) siang sekitar pukul 14.00 wib. 

Para Ketua RT dan RW ini meminta agar pihak Kelurahan tidak memperpanjang masa jabatan salah satu Ketua RT dengan inisial JH. Itu dilakukan lantaran RT yang bersangkutan diduga terlibat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu. 

"Jangan sampai gelombang jadi badai, lalu terjadilah tsunami," ujar salah-satu RT yang enggan disebutkan namanya itu.

Tak hanya itu,  menurut sumber ini, selama ini JH tidak bisa bekerjasama dengan RT/RW lainnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 

"Setiap kali ado kegiatan kerjo bakti dak pernah ikut kalo katek pak Lurah. Kagek kalo la di telpon pak Lurah, baru dio hadir," cetusnya. 

Para Ketua RT/RW ini mengancam. Apabila pemerintah terkait masih bersikukuh untuk memperpanjang masa jabatan JH, puluhan RT/RW akan menyerahkan SK pengunduran diri. 

"Kalo masih jabat. Kami-kami ini yang nak ngundurke diri," tegasnya.

Sementara Lurah Muara Dua, Muslim didampingi Kasi trantip kecamatan Prabumulih Timur, Delia Novita mengaku kedatangan 11 RT dan 2 RW tersebut untuk rapat dan duduk bersama. "Ada miss komunikasi untuk perpanjangan SK RTRW," ungkapnya.

Muslim menjelaskan bahwa masa jabatan JH sudah berakhir bulan April lalu dan sampai saat ini jabatan JH belum diperpanjang oleh pemerintah. 

"Dia hanya dapat disposisi saja. Untuk perpanjangan itu belum," jelas Muslim.

Share:

Read More

Sempat Buron, Pelaku pembobol Ruko berhasil ditangkap Timgur Polsek Prabumulih Barat

PRABUMULIH - Setelah hampir satu bulan lebih melakukan penyelidikan kasus, pembobolan ruko di Kawasan Pasar Prabumulih tepatnya jalan M Yamin Kel Pasar I Prabumulih. Akhirnya, Timsus Gurita Polsek Prabumulih Barat berhasil mengungkap kasusnya dan mengamankan satu pelakunya.

Pelakunya yaitu Sepri Frandika (38) warga Jalan A Roni No 688 Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Terungkapnya kasus tersebut berawal petugas menerima laporan dari Lie Kim Lim (43), warga Jalan Kopral Toya RT 06/RW 04 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara.

Kejadian tersebut dilaporkan pada 6 Maret lalu, tercantum laporan polisi Nomor : Lp/B-  12  / III / 2019 / Sumsel / Pbm / Sek Pbm Barat, terjadi didalam ruko korban di Jalan M Yamin No 52 RT 02 Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara.

Setelah melakukan penyelidikan akhirnya, pada Selasa malam (14/5/2019), sekitar pukul 23.00 WIB, diketahui keberadaan pelakunya di kediamannya. Tak ingin kehilangan buruannya, petugas bergerak cepat dan menangkapnya.

Usai diringkus, pelaku langsung digiring ke Polsek Prabumulih Barat, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Prabumulih Barat, AKP Mursal Mahdi SE MM saat dikonfirmasi membenarkan ungkap kasus tersebut.

"Baru satu, kita tangkap. Pelaku lain, masih kita kejar. Nama-namanya sudah kita kantongi, pelaku membobol ruko korban. Dan, mengambil 14 peti telor. Sehingga, korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.920.000,- ," ujarnya didampingi Kanit Reskrim, Ipda Darmawan SH.

Sementara itu, dijelaskan, akibat tindak pidana dilakukannya, tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan (curat). "pelakusendiri, diancam 7 tahun penjara," tandasnya. (sn/bio)

Share:

Read More

Meski Sudah Ditata, Pedagang Masih Betah Tempati Lapak Lama

MUARA ENIM--Penataan pasar pagi kota Muara Enim dilakukan Pemkab Muara Enim terkesan setengah hati?. Soalnya para pedagang yang telah dipindahkan ke los pasar gedung eks SMKN, kini kembali berjualan di sejumlah ruas jalan di kawasan pasar tersebut.

              Itu dikarenakan, penataan los pasar eks gedung SMKN yang ditempati pedagang tidak refresentatif, sehingga pembeli menjadi sepi. Akibatnya pedagang satu persatu kembali hijrah berjualan di sejumlah ruas jalan di kawasan pasar tersebut.

               Menyikapi permasalahan itu, Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH ketika dikonfirmasi mengatakan  bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dengan dinas  permasalahan pasar tersebut.

                “Sebelum pedagang itu dipindahkan, kita telah melakukan pengkajian secara komprehensif mulai dari parkir, drainase dan masalah kebersihan, supaya pasar tersebut benar bekar refresentatif,” Wabup, Rabu (15/5).       

                Begitu juga masalah penerangan listrik di dalam los pasa eks gedung SMK, juga diminta agar semuanya bisa diberi penerangan listrik. 

               Semua OPD, lanjutnya sudah diberi tanggung jawab masing masing masalah pasar tersebut. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab masalah kebersihannya, Dinas PU PR bertanggungjawab masalah drainase dikawasan pasar agar tidak becek dan menimbulkan bau busuk.

          Dinas Perhubungan bertanggungjawab masalah parkir. Satpol PP bertanggungjawab masalah penertiban pedagang. “Permasalahan ini dalam waktu dekat akan kembali saya rapatkan dengan OPD terkait. Suapaya para pedagang kembali ke tempat yang telah dipindahkan tidak berjualan di badan jalan,” tegasnya.

          Menurutnya, pihaknya tidak ada memberikan toleransi kepada pedagang yang kembali berjualan di badan jalan. “Memang selama bulan Ramadhan ini, petugas kita kurang begitu ketat melakukan penertiban kepada para pedagang yang kembali berjualan di badan jalan. Namun bukan berarti kita memperbolehkan mereka berjualan di badan jalan,” tegasnya.

Share:

Read More

Mau Jabatan Eselon II, Harus Bisa Kerja

MUARA ENIM--Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, menegaskan bahwa penilian pengisian lelang jabatan eselon II yang saat ini masih banyak kosong akan dilakukan secara objektif. Soalnya orang nomor 2 di Muara Enim ini  menghendaki pejabat yang menduduki jabatan itu nantinya benar benar mempunyai kinerja yang baik.

               “Penilaian yang kita lakukan secara objektif siapa saja yang bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat guna kemajuan pembangunan di Muara Enim. Kita tidak melihat dari mana asalnya, namun yang jelas kita tetap prioritaskan PNS di lingkungan Pemkab Muara Enim,” jelas Wabup yang dibincangi awak media, Rabu (15/5).

                Menurutnya, PNS yang baik dan bisa bekerja tetap dipakai. Dia mengaku sejumlah jabatan eselon II yang kosong secara bertahap secepatnya akan dilelang.

             “Sebelumnya kita telah melakukan pengisian jabatan eselon IV dan III. Dan Insya Allah dalam waktu dekat kita segera lelang pengisian jabatan eselon II itu,” jelasnya.

                 Sementara itu, jabatan eselon II yang kosong saat ini diantaranya, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah. Kepala Dinas Pariwisata.

Share:

Read More