Batubara Bakal Lewati Lagi, Tokoh Lematang Tolak Keras

Foto : Jalan Hibah warga Gunung Kemala yang akan menjadi jalur batubara perusahaan listrik PT.GEMMI yang akan digunakan oleh 41 mobil Dumtruck setiap malam

PALI, SININews.com  - Dalam waktu dekat ini, tersiar kabar akan ada uji coba perusahaan batubara akan melintas jalur Kecamatan  Tanah Abang, yang meliputi Desa Muara Sungai, Raja Selatan, Raja Induk, Raja Barat, Tanah Abang Jaya dan Muara Dua.

Tentu saja, kabar itu mendapat penolakan keras sejumlah tokoh, salahsatunya tokoh Lematang, Aka Cholik Darlin. 

"Saya dapat kabar itu dari adanya surat edaran Dishub Provinsi Sumatera Selatan. Dimana dalam waktu dekat ini akan ada operasional angkutan batubara yang bakal melintasi wilayah Kecamatan Tanah Abang. Dengan ini, saya menolak keras rencana tersebut," ungkap Aka Cholik, kepada media ini via whatsapp, Selasa (9/7).

Aka Cholik menyatakan penolakan bukan hanya atas nama pribadi saja tetapi juga atas nama masyarakat Desa Raja Selatan, serta organisasi Fakar Lematang bakal bertindak secara hukum permasalahan ini. 

"Kami akan berkoordinasi secara hukum terhadap lowyer PALI Adv M Mukhtar Jayadi SH dan Firdaus Hasbullah SH. Karena perlu diketahui bahwa jalan menuju Jembatan Payuputat di bangun melalui APBD Kabupaten PALI melalui pinjaman SMI, jangan sampai jalan tersebut hancur oleh kepentingan perusahaan," tandasnya. (sn)

Share:

Read More

Mengenal Lebih Dekat Tokoh Lematang, Aka Cholik Darlin

PALI, SININews.com -  Aka Cholik Darlin SPdI MM lulusan Universitas Tridinanti Palembang S.2 Management Pendidikan ini menjadi tokoh yang sering di bicarakan di Medsos dan menjadi viral saat ini karena gagasannya yang mampu menjadi perhatian semua kalangan. 

Salah satunya saat mengumpulkan sejumlah mahasiswa dalam acara Ngopi (Ngobrol Penuh Inspirasi) bareng Mang Olek untuk Heri Amalindo dua periode di salah satu caffe di Kota Palembang beberapa waktu lalu. Pro kontra menghiasi pada dinding facebooknya pasca gelaran acara itu selesai, namun tokoh muda asli Lematang itu dengan santai menanggapi bantahan dari beberapa mahasiswa tersebut. 

Sontak, dengan kejadian itu, nama Aka Cholik Darlin jadi viral media sosial dan di kalangan mahasiswa. Namun, atas kejadian itu, kiprah Aka Cholik tidak akan terputus sampai disitu, malah atas adanya pertemuan itu, semangat muda Aka Cholik bertambah menggelora, yang bakal kembali menggelar acara serupa. 

Dan inilah sosok Aka Cholik Darlin, yang merupakan tokoh muda Lematang yang telah berkiprah di perpolitikan sejak 2008, pada saat itu umurnya baru menginjak 23 tahun. 

Saat pertama kali terjun ke dunia politik, Aka Cholik sudah menjadi sahabat H Kalamudin, Bupati Muara Enim. Pada saat itulah, melekat sebutan AK yang merupakan singkatan (Adik Kalamudin).

Aka Cholik pernah pimpin organisasi masyarakat Lematang yaitu Fakar Lematang tahun 2009, kemudian Aka Cholik ikut pemilu bersama partai PPP saat itu suara terbanyak ke 2 di PPP 1349 sementara PPP hanya dapat 1 kursi.

Tak menyerah sampai disitu, Aka Cholik kembali mencoba keberuntungannya yakni ikut pada kontestasi Pemilu 2014 bersama PPP. Kali ini Aka Cholik berhasil dan di berikan jabatan wakil Ketua DPC PPP Muara Enim Koord PALI. 

Tahun 2014, PPP mendapatkan 2 Kursi dan menghantarkan Aka Cholik yang meraih suara terbanyak ke 3 se-kecamatan Tanah Abang dengan perolehan suara 1448 itu menduduki kursi DPRD PALI. Saat itu, usia Aka Cholik baru berumur 29 tahun.

Aka Cholik besar di beberapa organisasi, yakni sebagai Wakil Ketua KNPI PALI , Wakil ketua PCNU PALI , Dewan penasehat PWI PALI, ketua Dewan Kesenian PALI.

Juga dikenal dekat dengan Bupati Muara Enim, Caku, Bupati PALI H Heri Amalindo. Jadi sangat wajar jika Aka Cholik menjadi batu sandungan yang lain yang tidak suka terhadap kedekatan dirinya dengan pejabat teras atas di dua kabupaten tersebut. 

Saat ini aka Cholik tidak terpilih di Pemilu 2019 melalui partai PKS, bahkan seluruh tokoh senior Lematang tidak terpilih. Dengan dinamika politik saat ini Aka Cholik sebagai peraih suara terbanyak ke 2 di Dapil 3 dari PKS namun PKS hanya dapat 1 kursi , Aka Cholik tidak berkecil hati.

"Kita sikapi bijak permasalahan orang tidak suka, ini Dunia pasti ada pro kontra," kata Aka Cholik. (sn)

Share:

Read More

Hendak Kencing Kena Todong, Empat Remaja Hilang Handphone

PALI,SININews.com - Nasib apes dialami empat remaja asal Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim, masing-masing bernama Riski (17), Jukri (17), Rega (14) dan Rical (12), saat tiga remaja ini tengah melintas di jalan wilayah Desa Raja Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) harus kehilangan 4 unit handpohnenya lantaran dipinta paksa pelaku Sendri (19) warga Desa Raja Selatan Kecamatan Tanah Abang.

Diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono melalui Kapolsek Tanah Abang AKP Sofyan Ardeni bahwa kejadian itu bermula saat korban Riski dan ketiga temannya hendak buang air kecil di semak-semak pinggir jalan Desa Raja Selatan, Senin (8/7) kemarin.

Tiba-tiba datang pelaku dari dalam semak-semak dengan membawa parang sambil mengayun-ngayunkan parang tersebut dan mengancam korban akan dibacok apabila tidak menuruti permintaan pelaku.

Pelaku awalnya meminta uang sebesar Rp 50.000,- namun korban tidak memiliki uang tersebut yang mengaku hanya ada handphone yang dipegangnya. Kemudian pelaku pun memerintahkan korban untuk mengumpulkan handphone keempat remaja tersebut.

Karena takut, keempat remaja itu pun terpaksa menyerahkan 4 unit handphonenya ke tangan pelaku. Setelah berhasil mengambil handphone korban, pelaku lari ke semak-semak.

"Atas kejadian itu, korban melapor ke Mapolsek Tanah Abang. Kemudian langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dan pada Selasa (9/7), pelaku diketahui berada di sebuah rumah kecil dekat hutan di Desa Raja. Lalu kita lakukan penangkapan," ungkap Sofyan.

Share:

Read More

Hutang Pelanggan Gas Kota Bengkak Rp 29 Miliar, Kontrak Petro Prabu Diputus Pertagas Niaga?

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih lakukan pemanggilan Dirut PD Petro Prabu guna meminta klarifikasi terkait adanya hutang pelanggan Gas Kota yang membengkak hingga puluhan miliar rupiah. 

"Sebelumnya sempat diberitakan hutang pelanggan Gas Kota Petro Prabu Rp 47 miliar, tapi ternyata hutang kito idak sebesar itu, yakni Rp29 miliar," Ujar Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo, Senin (8/7).  

DPRD dan PD Petro Prabu sepakat, kata Palo, akan mencari solusi terbaik dan sudah merumuskan tindak lanjut kedepan dan akan mengundang Pertagas Niaga untuk duduk bersama guna menyelesaikan permasalahan tunggakan Gas Kota tersebut. 

Selain hutang Gas Kota, lanjut Palo, dari rapat tersebut juga diketahui jika Petro Prabu juga memiliki Piutang sebesar Rp 2,5 miliar dari Pertagas Niaga yang merupakan pembayaran operasional. 

"Piutang pembayara operasional Gas Kota yang belum dibayar dari Juni 2018 sampai saat ini," ungkapnya. 

Pemanggilan pihak Pertagas Niaga juga selain membahas hutang dan piutang Gas Kota, juga akan membahas kontrak kerjasama terkait pengelolaan gas rumah tangga antara Pertagas dan Petro Prabu. 

"Bentuk kerjasama kita tetap menggunakan skema operasional margin (OM) dari pada Bros Margin. Dengan begitu Petro Prabu tidak menanggung apabila ada kerugian dalam pengelolaan Gas Kota. Karena hanya bertindak sebagai pengelola," terangnya. 

Palo berharap kedepan Petro Prabu dapat memperbaiki managemen agar kekurangan dalam hal pelayanan Gas Kota maupun hal lainnya dapat diantisipasi dan diperbaiki.

"Kelemahan, pencatatan meter Gas Kota, insyallah kedepan tidak terjadi lagi. Ini juga perlu kesadaran dari konsumen dan perlu ada nya ketegasan dari Petro Prabu sehingga perusahaan daerah ini bisa berjalan lancar," bebernya.

Sementara Dirut PD Petro Prabu, H Azhari Harun membenarkan adanya hutang pelanggan Gas Kota yang mencapai Rp29 miliar tersebut. Untuk itu pihaknya berupaya terus melakukan penagihan dan setiap bulan pelanggan terus diberikan surat peringatan. 

"Sampai saat ini, sedikitnya sudah ada 1.600 pelanggan Gas Kota yang diputus jaringan dan terus dilakukan pemutusan," tuturnya.

Share:

Read More

Begini Cara Son Haji Didik Bawahannya Supaya Disiplin

PALI, SININews.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Son Haji mewajibkan seluruh pegawainya untuk ikuti apel pagi dan apel sore. 

Hal ini diungkapkan Son Haji dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

"Pelayanan kita langsung berhadapan dengan masyarakat dalam mengurus berbagai izin. Dalam pelayanan, perlu adanya rasa disiplin di setiap pegawai," ungkap Son Haji, Senin (8/7) usai melaksanakan apel sore dihalaman kantornya di bilangan Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi. 

Dengan disiplin tinggi, Son Haji berharap masyarakat yang datang merasa puas. "Kepuasan masyarakat hal utama bagi kami. Karena selaku instansi yang menjadi salah satu tulang punggung Kabupaten PALI dalam menggenjot PAD, harus punya daya tarik tersendiri dalam menarik masyarakat untuk mengurus perizinannya," imbuhnya. 

Son Haji juga menegaskan bahwa bakal menerapkan sanksi bagi pegawai yang bolos maupun leha-leha dalam bekerja. 

"Yang sering kesiangan dan sering bolos atau pulang kerja sebelum jam berakhir akan ketahuan. Oknum pegawai seperti itu akan kita beri sanksi, bahkan untuk TKS, kita akan ajukan untuk pemutusan kontraknya," tandasnya. (sn)

Share:

Read More

Korsleting Listrik, Rumah Hoiri Hangus

MUARA ENIM, SININews.com - Seringnya terjadi kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik banyak dialami oleh warga. Hal ini kembali terjadi di Dusun I Desa Tapus Kecamatan Lembak. Kali ini korsleting menghanguskan rumah milik Hoiri pada Senin (8/7)subuh pukul 04.00 wib. Untung cepat disadari dan dipadamkan sehingga tidak menyebar ke rumah lainnya.

Kejadian berawal Bermula sekira pukul 04.00 Wib, pada saat anak korban yakni Yeni yang tinggal pada bagian bawah rumah korban terbangun dari tidur karena mendengar sesuatu dibagian atas rumah.

Mendengar suara aneh, Yeni lalu keluar dan melihat api telah berkobar membakar bagian atas rumah tersebut. Selanjutnya Yeni yang panik langsung berteriak sekencang kencangnya meminta tolong karena melihat kondisi atap sudah memerah.

Mendengar teriakan Yeni, tidak beberapa lama kemudian datang warga mencoba membantu memadamkan api dengan menggunakan mesin pompa air dari sumur bor yang berada dekat lokasi dengan peralatan seadanya. Karena rumah korban merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar.

Beruntungnya, Sekira pukul 04.30 wib, PBK dari Kecamatan Gelumbang tiba di lokasi kejadian dan langsung menyemprotkan air yang sudah disiapkan dengan dibantu oleh warga menggunakan alat seadanya sehingga api berhasil dipadamkan sekira jam 04.50 Wib.

Diketahui, pemilik rumah yakni korban Hoiri sedang tidak ada dirumah. Karena saat itu korban sedang bertugas jaga malam di salah satu kandang ayam di Desa Lembak, Kecamatan Lembak.

Dari peristiwa yang dialaminya, korban Hoiri diduga menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp100 juta karena rumah beserta barang barang miliknya tidak sempat terselamatkan.

Mengetahui peristiwa tersebut, Pihak kepolisian Polsek lembak langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab kebakaran dan mengamankan lokasi.

Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik di atap rumah korban. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Share:

Read More

Pemkab Muara Enim Komitmen Cegah Stunting

MUARA ENIM, SININews.com - Pemkab Muara Enim, komitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

anak kerdil yang lebih dikenal stunting. Komitmen itu dituangkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama mendorong konvergensi/iIntegrasi program percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) yang di gelar Kementerian Sekretariat Negara RI  di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/7) lalu..

                Penandatanganan itu dilakukan langsung Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, bersama para bupati lainnya di Indonesia. Pada penandatangan itu sebagai  upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan angka stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 sebesar 28 persen pada akhir tahun 2019

. 

               Kepala Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto, pada acara itu menjelaskan menjelaskan berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 37,2 persen anak Indonesia mengalami stunting. 

            Pada tahun 2018, prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 30,8 persen. Meskipun demikian angka ini menurut Agus masih tergolong tinggi. Dan untuk mempercepat penurunan angka stunting tersebut pemerintah menerapkan pendekatan intervensi konvergen yang melibatkan multisektor di berbagai tingkatan.

               "Saya berharap kepala daerah bisa bersama-sama kami antara pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergis sehingga efektif dan efisien dalam menangani stunting di Indonesia ini," jelasnya.

Share:

Read More

Selesai Tugas, Panwascam Dibubarkan

MUARA ENIM, SININews.com -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muara Enim, secara resmi telah membubarkan alias mempurna tugaskan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Muara Enim. Soalnya masa tugas mereka telah berakhir seiring telah berakhirnya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

             Selain memfurna tugaskan Panwascam, Komisioner Bawaslu Muara Enim juga telah menarik sebanyak 20 unit sepeda Motor Dinas (Motnas) yang dipinjam pakaikan Pemkab Muara Enim untuk operasional Panwascam.

            Acara purna tugas Panwascam itu berlangsung di kantor Bawaslu Muara Enim, Senin (8/7) dihadiri Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM. Hadir juga seluruh komisioner Bawaslu Muara Enim serta para komisioner Panwascam se Kabupaten Muara Enim.

             Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno, mengatakan, meski para komisioner Panwascam telah berakhir masa tugasnya, namun silaturahmi hendaknya terus berlanjut dan komunikasi tidak terputus.

               Menurutnya, keberadaan Panwascam tersebut  dibentuk pada November 2018 lalu dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan Pilkada 2018 waktu itu.

 “Alhamdulillah dengan tugas yang mereka laksanakan, kami Bawaslu masih mempercayakan mereka untuk menjadi pengawas dalam rangka Pemilu Legislatif dan Predisen, artinya mereka menyambung dari tugas pengawasan pada saat Pilkada 2018 menyambung untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2019,” jelasnya.

                 Kenapa mereka masih diperpanjang pada Pileg dan Pilpres. Karena pada saat pelaksanaan Pilkada, dianggap  sukses menjalankan tugas mereka di masing-masing kecamatan. 

“Kami juga berharap, para purna Panwascam, nantinya bisa menjadi anggota Bawaslu Kabupaten, dan pada Pelaksanaan Pilpres dan Pileg di Muara Enim tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian tingkat partisifasi masyarakat pada Pilpres dan Pileg cukup tinggi mencapai 85 persen,” tukasnya.

Sementaa itu, Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani mengatakn dihadapan para purna Panwascam mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan Pawancam selama pelaksanaan Pilkada, Pilpres dan Pileg yang berjalan lancar dan aman. Bahkan tingkat pasrtisifasi masyarakat pemilih pada Pilpres dan Pilek tersebut di Kabupaten Muara Enim mencapai 85 persen.

              “Sudah  ditentukan bahwa masa jabatan Panwas Kecamatan ternyata sudah berakhir. Saya berharap, agar Panwascam yang telah berakhir masa tugasnya  bisa ikut serta dalam proses domokrasi kedepan di Muara Enim yang berkelanjutan. Karena dalam waktu tak lama lagi akan dilaksanakan Pilkades serentak di 102 desa di Muara Enim,” ujar Bupati.

                     Pilkades di 102 desa itu, lanjut Bupati, akan menimbulkan kerawanan konflik. Saat ini telah dilaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak tersebut. 

“Ternyata minat masyarakat untuk menjadi Kades cukup tinggi, karena cukup banyak desa peserta calon kadesnya lebih dari 5 orang. Dan saya berharap pelaksanaan Pilkades bisa berjalan aman dan damai seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg tidak ada gejolak,” tambahnya.

Muara Enim sudah diakui oleh Polisi oleh kita semua oleh dari TNI Muara Enim ini sangat kondusif dan aman terkendali yang penting ini mereka di Kabupaten Tegal memelihara demokrasi sebaiknya kita tahu bahwa proses demokrasi dibutuhkan perencanaan pajak sebagai penyelenggara. 

             “Muara Enim sudah diakui oleh Polisi oleh kita semua oleh  TNI, bahwa  Muara Enim ini sangat kondusif dan aman terkendali,” pungkasnya.

Share:

Read More

PBB PALI Gugat KPUD, Begini Tuntutannya

PALI, SININews.com - Rupanya gelaran Pemilu 17 April 2019 lalu di Bumi Serepat Serasan  menyisakan permasalahan. Pasalnya, DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Tanah Abang.

Hal itu dikemukakan Ketua DPC PBB Kabupaten PALI, H Amran melalui Sekretaris DPC PBB, Suaidi Yusuf, Senin (8/7).

Menurut Cecep panggilan keseharian anggota DPRD PALI ini bahwa gugatan sudah masuk di MK dan tinggal menunggu jadwal sidangnya. 

"Insyaallah tidak lama lagi sidang gugatan kami segera digelar. Kami telah lampirkan alat bukti adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara," ucap Cecep. 

Cecep menyebut ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan timnya. 

"Ditemukan ada penumpang gelap, atau ada warga dari Kota Prabumulih yang memilih di Dapil 3, juga memilih di kota Prabumulih. Selain itu ada banyak ditemukan pemilih diluar DPT, dan DPT ganda serta pemilih ganda," jelas Cecep. 

Pada gugatan PBB terhadap KPUD PALI, Cecep menegaskan bahwa PBB menginginkan dilakukan PSU di Dapil 3.

"Atas banyaknya temuan itu, kami berharap gugatan kami dikabulkan untuk gelar PSU. Tim PBB yang dikomandoi ketua umum PBB, pak Yusril Ihza Mahendra siap mengawal sidang gugatan PBB," tandasnya. 

Sementara itu, Fikry Ardiansyah, Ketua KPUD PALI nyatakan siap hadapi sidang gugatan dari PBB. 

"Alat bukti dan semua berkas sudah kami siapkan dalam menghadapi sidang gugatan PBB. Surat pemohon sudah kami terima dari MK, tinggal nunggu jadwal sidangnya saja. Pada intinya, kami siap hadapi sidang gugatan itu," ucap Ketua KPUD PALI.

Share:

Read More

DPMPTSP PALI Enggan Perpanjang Izin Kontraktor Kalau Tidak Ikut BPJS

PALI, SININews.com - Pentingnya jaminan keselamatan dalam bekerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mewajibkan seluruh kontraktor jasa konstruksi untuk mendaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. 

Hal itu disampaikan Kepala DPMPTSP PALI, Son Haji, saat rapat koordinasi jasa konstruksi dengan pemerintah Kabupaten PALI, di RM Sejahtera Kecamatan Talang Ubi, Senin (8/7).

"Karena bagi sipemberi kerja yang menggunakan tenaga orang lain wajib ikut serta pada BPJS ketenagakerjaan. Kami tidak akan mengeluarkan izin baru apabila perusahaan jasa konstruksi belum terdaftar BPJS ketenagakerjaannya," tandas Son Haji. 

Son Haji juga mengajak instansi terkait lainnya untuk mengambil sikap tegas apabila perusahaan jasa konstruksi tidak terdaftar BPJS ketenagakerjaan. 

"Bagi instansi terkait, seperti ULP, Dinas PUBM, Dinas Perkim, Bappeda dan BPKAD agar BPJS ketenagakerjaan dijadikan syarat mutlak untuk proses ikuti tender lelang. Contoh untuk ULP, cek dahulu BPJSnya sudah terdaftar, kalau belum ada, harus membuat terlebih dahulu BPJSnya, apabila ingin ikut lelang suatu proyek. Kalau tidak mau, jangan diikut sertakan," tegas Son Haji. 

Begitu juga bagi PUBM dan Perkim, Son Haji menyarankan agar memeriksa kelengkapan BPJS pada proses pembayaran.

"Kemudian pada proses pencairan, dicek lagi oleh BPKAD ada tidak nya BPJSnya. Kalau tidak ada jangan dicairkan. Sebab, didalam mengerjakan konstruksi ada banyak resiko yang bisa saja terjadi. Untuk itu, mulai sekarang, kepada seluruh perusahaan jasa konstruksi agar mendaftarkan seluruh pekerjanya pada BPJS ketenagakerjaan," ajaknya. 

Sementara itu, Yuce Ferlianty Pejabat pengganti sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, mengemukakan bahwa untuk mempermudah layanan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya membuka unit layanan di Kantor DPMPTSP PALI. 

"Kita akan tempatkan satu petugas untuk melayani dan menerima pendaftaran bagi kontraktor. Kedepan juga kita akan lakukan sosialisasi terhadap kontraktor jasa konstruksi agar kepesertaan  BPJS ketenagakerjaan bisa lebih luas lagi," kata Yuce.

Share:

Read More